Krisis utang dan keruntuhan ekonomi di Sri Lanka berfungsi sebagai studi kasus dan pelajaran ekonomi makro yang penting bagi negara-negara Asia berpendapatan menengah lainnya. Krisis ini merupakan hasil dari kombinasi buruk antara manajemen fiskal yang salah, pemotongan pajak yang tidak bijaksana, ketergantungan pada pinjaman infrastruktur yang besar (debt trap), dan gangguan eksternal seperti pandemi yang melumpuhkan pariwisata.
Pelajaran utama bagi negara-negara Asia adalah pentingnya ketahanan cadangan devisa, diversifikasi ekonomi, dan tata kelola yang transparan. Ketergantungan Sri Lanka yang berlebihan pada satu sektor (pariwisata) dan gagalnya pemerintah dalam merespons sinyal-sinyal peringatan dini mengenai utang luar negeri menjadi penyebab bencana. Negara-negara Asia berpendapatan menengah harus menghindari pinjaman luar negeri yang tidak produktif.
Negara-negara Asia Tenggara dengan tingkat utang luar negeri yang tinggi, seperti Laos dan Pakistan, kini secara cermat meninjau kembali proyek-proyek infrastruktur besar yang didanai asing. Mereka berusaha menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan risiko debt trap dan memastikan bahwa setiap pinjaman dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang memadai.
Krisis Sri Lanka menyoroti bahwa pembangunan ekonomi yang cepat harus disertai dengan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan reformasi kelembagaan yang kuat. Negara-negara Asia harus memperkuat institusi demokrasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin untuk mencegah pengulangan bencana ekonomi yang didorong oleh kebijakan populis.
