Analisis ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pensiun nasional Indonesia. Dengan perubahan demografi menuju populasi yang menua (aging population) dan model pendanaan pay-as-you-go yang tidak berkelanjutan, artikel ini membahas risiko krisis fiskal dan opsi kebijakan yang tersedia untuk memastikan keamanan finansial bagi pensiunan di masa depan.
Struktur demografi Indonesia sedang mengalami transisi cepat. Angka harapan hidup meningkat, sementara tingkat kelahiran menurun. Fenomena ini akan segera menghadirkan “bonus demografi kedua” di mana jumlah lansia meningkat drastis. Jika tidak diantisipasi, sistem pensiun saat ini, yang sebagian besar masih bergantung pada anggaran negara dan iuran yang tidak mencukupi, akan kolaps menanggung beban.
Masalah utamanya terletak pada skema pay-as-you-go (generasi pekerja saat ini membiayai pensiunan saat ini) yang rentan terhadap perubahan jumlah pekerja dan pensiunan. Selain itu, cakupan kepesertaan jaminan pensiun di Indonesia masih sangat rendah, terutama di sektor informal yang mendominasi angkatan kerja. Ini menciptakan ketimpangan sosial di mana sebagian besar pekerja tidak memiliki jaminan hari tua yang layak.
Reformasi mendesak diperlukan, mencakup beberapa aspek: meningkatkan batas usia pensiun secara bertahap, mengubah formula manfaat agar lebih adil, dan yang terpenting, mendorong skema fully-funded (dana yang diinvestasikan). Opsi seperti memperluas wajib kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke pekerja informal dan mengoptimalkan manajemen aset dana pensiun harus segera dieksekusi untuk mencegah beban fiskal yang tak terkendali di masa depan.
